BONEPOS.COM, JAKARTA – Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan, semua capres dan cawapres yang hendak maju di Pilpres 2024 harus siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, semua orang harus siap jika sewaktu-waktu dipanggil KPK, tanpa memandang sosoknya.
“Iya siapa itu, pokoknya semuanya harus siap,” ujar Cak Imin saat ditemui di Pondok Pesantren Al Aqobah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).
Tidak hanya itu, Cak Imin sendiri mengaku selalu siap jika diperiksa KPK. Sebab, dirinya sudah diperiksa beberapa hari lalu terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012.
“Pada tahun 2012 itu, saya menjabat sebagai Menakertrans, Iya saya siap, semuanya siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan semua bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum Pilpres 2024.
Hal ini menanggapi adanya pemanggilan KPK kepada Ketua Umum PKB sekaligus yang ditunjuk sebagai pendamping bakal calon presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Ia melihat langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju, benar-benar bersih dari kasus korupsi.
“Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis (9/9/2023).
Lewat pemeriksaan KPK, Sahroni berharap, ketika sudah resmi menjadi capres dan cawapres, tidak ada lagi kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.
KPK, kata dia, bisa memberikan status clearance dan closure, dan mengumumkan apakah ada yang terlibat dengan kasus korupsi atau sebaliknya.
“Agar nanti saat kampanye, hal-hal seperti ini tidak lagi disangkutpautkan, dan kembali menjadi persoalan di publik. Karena sampai sekarang kan masih duga menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, Prabowo dengan Food Estate, dan sebagainya,” ucap dia.
Sahroni ingin KPK mempertimbangkan usulannya ini dengan saksama. Sebab, ia menilai langkah ini akan menjadi langkah yang adil bagi semua pihak dan baik untuk publik. “Jadi kita dorong agar KPK mau eksekusi langkah ini.
Karena bagus juga kan untuk publik, semuanya jadi terang benderang. Dan setiap capres-cawapres jadi bisa fokus tawarkan program, bukan malah dibuat rumit karena hal-hal seperti ini,” pungkas Sahroni. (*)
Tinggalkan Balasan