BONEPOS.COM, MAKASSAR – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar menyoroti proses seleksi calon anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Seleksi komisioner KPID periode 2023 – 2026 yang digelar pada Selasa 7 November 2023 terkesan tidak transparansi kepada publik, sehingga hal tersebut menimbulkan polemik.

Tidak hanya itu, dalam proses seleksi terkesan ada keistimewaan kepada empat petahana. Sehingga tidak melalui proses uji kompetensi lagi seperti ujian tertulis atau CAT (Computer Assisted Test) dan psikotes.

Baca JugaHadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024, Jufri Rahman Optimistis Ekonomi Sulsel Akan Lebih Baik

Petahana tersebut langsung mengikuti uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, seperti yang tertuang dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Di mana dalam Pasal 22 ayat 8 calon petahana yang lolos administrasi tidak melalui uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD.

“Seharusnya dari awal timsel buka ke publik, jika regulasi itu akan diterapkan bagi calon petahana,” kata Ketua AJI Makassar, Didit Hariyadi dalam rilisnya kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Menurut Didit, jika dari awal timsel tidak transparansi dalam perekrutan calon komisioner maka diyakini hasilnya pasti tidak sesuai apa yang diinginkan.

Sebelumnya, para timsel ini mengaku 64 orang yang lolos seleksi administrasi bakal mengikuti tes tahap selanjutnya yakni CAT, psikotes, dan pendalaman visi misi.

Baca JugaSambut Hangat Kunjungan Danlantamal, Danny: Selamat Datang Komandan

Namun, kenyataannya, ada empat orang yang tidak melalui tes tersebut.

“Timsel ini melakukan pembohongan publik karena tidak sesuai dengan yang dikatakan,” ucap Didit.

Sementara itu, Sekretaris AJI Makassar, Ardiansyah menambahkan dalam seleksi calon komisioner periode lalu, semua petahana tetap mengikuti tahapan.

Hal tersebut membuatnya, mempertanyakan alasan Timsel periode 2023-2026 menerapkan PKPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 ini.

“Pasti ada alasan timsel menggunakan PKPI nomor 1 ini,” kata Ardi.

“Nah harusnya itu dibuka ke publik, dijelaskan. Bagaimana bisa berjalan secara profesional dan terbuka?, kalau timsel saja tidak komitmen dan konsisten,” lanjut dia. (*)