BONEPOS, COM, JENEPONTO – Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan kelonggaran kepada para kader persyarikatan untuk berjihad melalui panggung politik elektoral.
Ketua Pemuda Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto, Syahrir Sarea, menjelaskan untuk dapil 1 Sulsel, ada 8 kader yang diberikan rekomendasi dari pimpinan wilayah.
“Untuk dapil 1 Sulsel, itu ada beberapa nama yang hari ini itu diberikan rekomendasi oleh pimpinan wilayah untuk kemudian dijadikan acuan atau alat oleh teman-teman calon untuk masuk ke muhammadiyah di tingkat Kabupaten tidak terkecuali juga dengan Jeneponto, jadi ada beberapa partai yang diberikan rekomendasi itu,” ungkapnya, Rabu (22/11/2023).
Nantinya, kader persyarikatan yang maju sebagai calon anggota legislatif cukup memperlihatkan rekomendasi itu ke pimpinan daerah muhammadiyah. Warga muhammadiyah juga diberikan kebebasan untuk memilih.
“Tapi tidak memberikan instrumen bahwa kader muhammadiyah ini harus mengerucutkan pilihan kepada salah satu nama, itu tidak. Itu kader muhammadiyah memberikan instrumen bahwa ada kader-kader ta ini yang maju, tapi persoalan pilihan itu diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kader muhammadiyah untuk memilih seperti itu,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa muhammadiyah tidak pernah memberikan intervensi kepada warganya untuk mendukung salah satu calon tertentu. Apalagi, terlibat pada politik praktisi.
“Tapi secara ideologis ataupun secara organisasi itu telah teratur dan tersusun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Namun secara politik kader muhammadiyah juga diberi kebebasan untuk masuk ke panggung politik tanpa mengurangi hak konstitusi sebagai warga negara,” ucapnya.
Mereka yang ikut berkompetisi di panggung politik 2024 antara lain, AM Ikbal Parewangi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Rahman Nur dan Andi Nur Patih dari Partai Demokrat, Ashabul Kaffi, Muktar Tompo dan Usman Lonta, dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Daeng Ical dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Hari ini kalau kami di Jeneponto baru menerima referensi itu. Untuk DPR RI itu muhammadiyah mengusung hari ini 1 kader karena cuma 1 kader yang mencalonkan yaitu ketua pimpinan wilayah pemuda muhammadiyah, Eli Oskar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa, status kepengurusan calon anggota legislatif tersebut saat ini dicabut sementara. Tujuannya, agar mereka bisa lebih fokus bertarung.
“Salah satu alasannya adalah itu merujuk kepada pernyataan pimpinan pusat muhammadiyah bahwa seluruh kader perserikatan itu melalui lembaga hikma dan pengkajian publik, seluruh kader perserikatan yang berikhtiarkan dirinya maju ke parlemen elektoral maka keanggotaannya pada saat itu di cabut. Kepengurusan dia sebagai pengurus muhammadiyah itu dicabut. Alasan kenapa? Memberikan kesempatan kepada seluruh kader yang masuk elektoral itu untuk berkonsentrasi memaksimalkan ikhtiarnya,” pungkasnya. (Akbar Razak).
Tinggalkan Balasan