BONEPOS.COM, LUWU UTARA – Hadirnya GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) di Luwu Utara merespon kebijakan pemerintah untuk memberikan program redistribusi tanah kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat menjadi narasumber Lokakarya Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Atas Ruang di Kabupaten Luwu Utara dengan tema “Diskursus terkait lahan Eks HGU PT. Seko Fajar plantation di Kecamatan Seko”, Selasa (19/3/2024).

“Gugus tugas reforma agraria hadir untuk membantu percepatan pemberian legalisasi lahan atas penguasaan lahan yang dikuasai oleh masyarakat kita. Tujuan akhirnya adalah untuk meminimalkan konflik agraria yang ada di daerah,” kata Indah.

Indah juga menyampaikan, melalui kanwil BPN/ATR untuk segera melakukan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kecamatan Seko.

“Jadi, IP4T sudah dua kali dilakukan yaitu tahun 2021 dan tahun 2023. Ada 1000 form yang dibagikan kepada masyarakat Seko karena tidak ada dasar kita untuk mendistribusikan lahan kalau tidak ada perkiraan luasan. Untuk itu melalui GTRA ini bertujuan untk melegalkan tanah yang dikuasai oleh masyarakat kita,” terang bupati yang juga ketua GTRA Luwu Utara.

Melalui GTRA, lanjut Indah, tanah transmigrasi yang disertifikasi hak milik tanah dari target 2.282 bidang sudah selesai 75%.

“Alhamdulillah, sejak GTRA terbentuk di Luwu Utara sudah selesai 75% dan sudah 25.645 bidang sudah disertifikatkan. Intinya pemerintah pasti ingin ada kejelasan status lahan yang dikuasai oleh masyarakat, karena reforma agraria pada dasarnya tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” jelas bupati perempuab pertama di Sulsel ini.

Terakhir, orang nomor satu di Luwu Utara ini menyampaikan GTRA bisa berjalan baik karena dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah desa.

“Pemerintah desa dan masyarakat sangat mendukung GTRA ini karena kepedulian kepala desa sangat dibutuhkan dan kerjasama antar masyarakatnya,” tutup Isteri Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi ini. (ID)