Pilgub kian dekat. Head to head bakal terjadi, antara Danny Pomanto – Azhar Arsyad dengan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi. Perbincangan publik kian ramai.
Sayangnya, kita masih terjebak dalam perbincangan yang keliru saat membanding-bandingkan kinerja Danny Pomanto (DP) sebagai Walikota Kota Makassar dengan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) saat menjabat Gubernur Sulsel.
Mengapa? Ada yang jomplang saat itu dilakukan.
Pertama, soal pengalaman birokrasi.
Danny adalah Wali Kota yang menjabat selama dua periode (2014 – 2024), sedangkan Andi Sudirman jadi Gubernur hanya sekitar 2,5 tahun (28 Februari 2021 – 5 September 2023).
Danny memulai karir politik dan birokrasi langsung sebagai pucuk pimpinan, sebagai Wali Kota, bukan Wakil Wali Kota. Karena itu, Makassar dikembangkan menurut visi yang dibangunnya sendiri, dan itu berlanjut dua periode.
Berbeda dengan Andi Sudirman. Pengalaman birokrasinya dimulai sebagai Wakil Gubernur, mendampingi Prof Nurdin Abdullah (NA). Saat NA bermasalah hukum, ia menjadi Pelaksana Tugas Gubernur selama 1 tahun, lalu kemudian dilantik sebagai Gubernur setahun berikutnya.
Jadi selama sekitar 2 tahun menjabat pucuk pimpinan di Pemprov Sulsel, Andi Sudirman jelas hanya meneruskan program yang disusun dari visi awal bersama Gubernur sebelumnya, Prof Nurdin Abdullah.
Dengan demikian, maka secara pengalaman politik dan birokrasi pemerintahan, Danny jelas jauh lebih unggul. Pengalaman panjang seperti ini akan sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas birokrasi, apalagi jika Danny ditakdirkan jadi Gubernur Sulsel.
Kedua, soal kinerja.
Sebagai Wali Kota dua periode, ratusan penghargaan diterima Danny Pomanto, baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu indikator prestasi Danny selama menjabat.
Yang teristimewa adalah anugerah Parasamnya Purna Karya Nugraha, penghargaan tertinggi dari yang tertinggi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Di Sulsel, hanya Wali Kota Patompo yang dulu pernah meraihnya.
Danny juga berhasil melejitkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dari hanya sekitar 500M menjadi lebih dari 1,5 triliun di penghujung masa jabatannya tahun 2024 ini.
Peningkatan PAD Kota Makassar hingga lebih dari 300% ini terpaut jauh dari trend peningkatan PAD Provinsi Sulsel yang hanya sekitar 11% dalam sepuluh tahun terakhir.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar (5,3%) juga melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel yang hanya 4,5%, bahkan lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya 5,05% pada tahun yang sama (2023).
Yang miris, di akhir masa jabatan Andi Sudirman sebagai Gubernur tahun 2023, Pemprov Sulsel terbebani utang lebih dari 1 triliun. Sampai-sampai Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin kala itu mengatakan bahwa Sulsel ‘bangkrut’ akibat kesalahan tata kelola keuangan.
Karena itu, Danny terpanggil bukan hanya untuk menutupi defisit yang ada, melainkan juga untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Sulsel yang 2-3 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Hal yang cukup masuk akal, bukan?
Ketiga, soal senioritas.
Baca Selanjutnya di halaman berikut
Tinggalkan Balasan