Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Tri Wahyudi Saleh menegaskan, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk seluruh petani di Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Selatan.
Adapun provinsi penerima alokasi pupuk subsidi antara lain Jawa Timur 1,88 juta ton atau Rp 8,87 triliun, Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun, Jawa Barat 1,10 juta ton atau Rp 5,33 triliun, Lampung 812 ribu ton atau Rp 4,21 triliun. Untuk wilayah Sulawesi Selatan dialokasikan sebesar 922 ribu ton senilai Rp 4,1 triliun di tahun 2024.
“Alokasi ini diharapkan dapat memastikan kesuburan lahan dan produktivitas padi yang optimal di setiap musim tanam,” jelas Tri.
Tri Wahyudi menegaskan bahwa alokasi dan distribusi ini ditentukan oleh Pupuk Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah, dan bukan oleh Kementan.
“Bantuan pupuk ini tidak boleh dihentikan karena ini bantuan subsidi dari pemerintah. Jadi tidak boleh dihentikan hanya karena ada Pilkada,” kata Tri.
Dia memastikan bahwa distribusi bantuan pupuk dilakukan dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini bertujuan agar bantuan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip distribusi yang adil dan tepat sasaran.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Murlianto menyatakan tuduhan Danny tidak betul.
(*)


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.