BONEPOS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras bagi para mafia pangan agar tidak mengadu domba dirinya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut ditegaskan Mentan Amran saat mengklarifikasi dan meluruskan informasi terkait dirinya mendapatkan teguran oleh Wapres Gibran soal pemberantasan mafia pangan, Jumat (18/4/2025).
“Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan Wapres. Semua Presiden dan Wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran, punya semangat yang sama: bersih-bersih mafia pangan dan bela petani,” tegas Amran.
Mentan Amran menjelaskan, bahwa pengalaman (teguran) tersebut terjadi di masa lalu, saat itu, Kata Amran konteks Gibran bukan sedang menjabat sebagai Wakil Presiden seperti saat ini.
“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin berani dalam memberantas mafia pangan,” jelasnya.
Lanjut Mentan Amran, bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi yang saat ini terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian.
“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” tegasnya.
Lebih jauh, Mentan Amran menjelaskan bahwa pernyataan dalam video itu ia sampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.
“Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita. Saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden,” jelasnya.
Mentan Amran mengungkapkan buah komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden memberikan hasil signifikan di Kementerian Petanian.
Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras.
“Di internal Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Mentan melanjutkan langkah tegas, 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum karena merugikan negara dan petani.
