Pemerintah Bidik E-Commerce untuk Dongkrak Pendapatan Negara
BONEPOS.COM, JAKARTA – Pemerintah membidik e-commerce untuk menambah pendapatan negara dengan pengenaan pajak. Aturan ini sementara digodok.
“Dapat diumumkan paling cepat bulan depan,” tulis Reuters, Rabu (25/6/2025).
Sumber tersebut mengatakan berdasarkan aturan baru, platform e-commerce akan diminta untuk memotong pajak 0,5% dari pendapatan penjual yang memiliki omzet antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun.
Penjual tersebut dianggap sebagai perusahaan kecil dan menengah yang sudah diharuskan membayar pajak secara langsung.
Salah satu sumber menambahkan, ada juga denda yang diusulkan untuk pelaporan yang terlambat oleh platform e-commerce.
Perubahan tersebut akan mempengaruhi operator e-commerce seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak.
Platform e-commerce pun menentang peraturan tersebut dengan alasan rencana itu dapat meningkatkan biaya administrasi dan menjauhkan penjual dari pasar online.
Indonesia sendiri memperkenalkan peraturan serupa pada akhir 2018 yang mengharuskan semua operator pasar membagikan data penjual dan membuat mereka membayar pajak atas pendapatan penjualan. Aturan itu dicabut tiga bulan kemudian karena reaksi keras dari industri.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan perintah tersebut, menolak berkomentar.
Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) tidak membenarkan atau membantah mengenai rencana tersebut, namun dikatakan bahwa kebijakan itu akan mempengaruhi jutaan penjual jika diterapkan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan pendapatan negara sampai Mei 2025 turun 11,4% (yoy) atau terkumpul Rp 995,3 triliun.
Penurunan itu dikarenakan harga komoditas yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang lemah dan gangguan pada pengumpulan pajak karena adanya peningkatan sistem.
Sementara itu, industri e-commerce Indonesia sedang berkembang pesat dengan estimasi nilai barang dagangan tahun lalu sebesar US$ 65 miliar dan diharapkan tumbuh menjadi US$ 150 miliar pada 2030, menurut laporan Google, investor negara Singapura Temasek dan konsultan Bain & Co.
(*)
