oleh

Baznas Bone Akan Dipolisikan

BONEPOS.COM, BONE – Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Lintas Masyarakat (Lekas) Kabupaten Bone, Anwar Marjan angkat bicara perihal surat keputusan rapat koisioner badan amil zakat nasional (Baznas) Bone tentang persentase penyaluran zakat.

“Akan menempuh jalur hukum untuk memperkarakan Baznas Kabupaten Bone, secara resmi akan melaporkan Baznas Ke Mapolres Bone usai lebaran,” katanya, Senin 11 Juni 2018.

BNNK BONE

“Pelaporan itu didasarkan atas dugaan penggelapan dana umat Islam yang dikumpulkan melalui zakat. Diduga kuat dana umat ini disalahgunakan atau setidaknya tidak tepat sasaran,” sambungnya.

Dugaan itu diperkuat dengan mencuatnya kepermukaan surat keputusan rapat komisioner baznas nomor 053/Baznas-BN/VI/2018 tentang presentase penyaluran zakat fitrah.

Menurutnya, surat keputusan baznas Bone tersebut sudah dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan atau bukti permulaan. untk menelusuri penggelapan dana umat yang diduga berlangsung puluhan tahun.

“Selain menempuh jalur hukum, Lekas juga akan melayangkan surat somasi kepada Baznas atas niatnya utk menyalurkan zakat yg tidk mendasarkan pnyaluran zakat sesuai dengan kaidah fiqhi,” tegasnya.

Lanjut Anwar, Walaupun surat keputusan presentase pembagian zakat dibatalkan, tetapi Lekas menilai komisioner Baznas telah melakukan upaya untuk menzalimi umat Islam baik muzzaki, maupun penerima zakat, dengan demikian Baznas dapat dikategorikan sudah menyakiti perasaan umat Islam di Bone. Sehingga komisioner Baznas yang sekarang ini harus diberhentikan.

“DPRD atau instansi yang terkait harus menyikapi baznas tersebut, Lekas secara kelembagaan akan meminta DPRD untuk menyikapi soal zakat, karena bukan hanya zakat fitrah yang diduga bermasalah, tapi infak sedekah jamah haji yang diperkirakan miliar juga tidak pernah diungkap kepublik tentang penyaluran dan penggunaanya,” kata Anwar menegaskan.

Olehnya, Lekas menghimbau agar Kepala KUA Camat Kades /Lurah agar tidak menerima pembagian zakat, seperti yang termaktub dalam dalam surat keputuasan Baznas.

“Karena selain tidak berhak, perbuatan itu sangat menyakiti hati umat islam, dan sudah bisa dikategorikan melanggar HAM,” imbuhnya. (jr)

Komentar

News Feed