oleh

Pembahasan Anggaran Kesehatan Gratis di Sinjai Sarat Kepentingan Politik

Pembahasan Anggaran Kesehatan Gratis di Sinjai Dinilai Sarat Kepentingan Politik

BONEPOS.COM, SINJAI – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Sinjai untuk bekerjasama dengan BPJS terkait program kesehatan gratis bagi masyarakat yang saat ini mulai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai, terkesan sarat kepentikan politik.

Demikian diungkapkan Koordinator masyarakat sipil Kabupaten Sinjai, Rahman, Kamis 18 Januari 2018. Menurutnya, Pemda Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai H Sabirin Yahya yang masa jabatannya hampir berakhir baru mau memprogramkan hal itu.

BNNK BONE

Padahal, sebelumnya beberapa tahun yang lalu bupati Sinjai sangat tidak ingin menggunakan APBD untuk membiayai kesehatan gratis dengan alasan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Beberapa tahun ini Bupati sinjai H.Sabirin Yahya diajak oleh sejumlah elemen untuk bekerja sama dengan pihak BPJS untuk mengratiskan biaya kesehatan masyarakat sinjai, namun pihak pemerintah menolak dengan alasan tidak ada aturan yang membenarkan jika APBD digunakan untuk membiayai kesehatan masyarakat Kabupaten sinjai,” ungkapnya.

“Kami tentu heran, kok tiba-tiba setelah dipengujung masa periode Bapak Bupati H.Sabirin Yahya justru terburu-buru untuk membuat MOU bersama BPJS untuk anggarkan itu,” sambung Rahman.

Ia mengungkapkan, pihak DPRD Sinjai harus hati-hati karena legislatif tentu sangat paham jika ini disetujui maka itu jelas melanggar aturan tentang penganggaran

“Ini sangat rancu karena dianggaran pokok tahun ini 2018 sama sekali tidak diposkan anggaran terkait program kesehatan gratis tersebut dan ini tentu melanggar jika menggunakan APBD untuk membiayai kesehatan awal tahun ini,” kata Rahman.

Selanjutnya kata dia, inisiatif Bupati sinjai saat ini untuk membebankan APBD bagi kesehatan masyarakat, membuktikan keterlambatan perhatian pemerintah sinjai ke masyarakat selama sekian tahun.

Betapa tidak, beberapa tahun sebelumnya Bupati sinjai menolak program tersebut, dengan alasan akan malanggar aturan bahkan menjadi temuan oleh BPK jika menggunakan anggaran daerah untuk anggarkan kesehatan gratis terhadap masyarakat. Sehingga, beberapa tahun kemarin Bupati tidak menganggarkannya.

“Momen pilkada inilah terkesan bila pemerintah sarat memanfaatkan APBD untuk kepentingan politiknya dalam bentuk program kesehatan gratis MOU dengan pibak BPJS dan itu adalah bentuk kesalahan yang sangat fatal,” ungkapnya.

Faktanya sebelum momen pilkada pemerintah tidak ingin menggunakan APBD untuk kepentingan kesehatan rakyatnya, alasan melanggar aturan, namun setelah momentum pilkada 2018, Bupati baru ingin menganggarkannya meskipun itu digunakan anggaran perubahan 2018. Pada dasarnya kesehatan gratis sangatlah di dambakan oleh masyarakat, hanya saja harus realistis dan tentunya sesuai dengan regulasi agar tidak terkesan politis.

“Jika tidak, ini sangat berpotensi akan menciptakan masalah buat bupati yang terpilih. Dan APBD bukanlah alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan popularitas atau elektabilitas bagi para kandidat,” jelas Rahman.

Penulis   : Suparman Warium
Editor     : Jumardi Ramling

Banner AFP Promosi Doktor M Awaluddin

Komentar

News Feed