oleh

Di Palopo Sumarsono Tegaskan ASN Harus Netral di Pilkada

BONEPOS.COM, PALOPO – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Sumarsono dalam kunjungan kerjanya di Kota Palopo, memberikan pengarahan kepada ASN di Gedung Saodenrae Centre (SCC), Jum’at 1 Juni 2018 kemarin.

Di awal sambutannya, Ia langsung berterima kasih kepada para hadirin yang terdiri dari seluruh unsur kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo beserta seluruh jajaran eselon tiga dan empat, serta seluruh kepala sekolah dan guru yang ada di Palopo. Disebabkan di Hari Kesaktian Pancasila yang juga merupakan hari libur tetap bersedia hadir.

BNNK BONE

“Saya minta maaf pada hari libur anda hadir di sini, dan saya minta maaf karena kedatangan gubernur anda harus masuk kantor,” kata Sumarsono.

Ia menilai, suasana Pilkada di Palopo sempat panas dan masuk zona kuning mengarah ke merah. Namun saat ini, suasananya dingin dan masuk zona hijau.

“Alhamdulillah perkembangannya semakin hijau, tinggal Sidrap dan Makassar. Insya Allah sebentar lagi Makassar dan Sidrap hijau, tetapi Palopo hijau duluan. Ini semua berkat saudara sekalian,” ucapnya.

Selanjutnya, Ia menyampaikan pesan umum. Pertama terkait Pilkada, bahwa Pilkada bukan tujuan tetapi instrument memilih kepada daerah. Dengan asumsi, akan melahirkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, Pilkada harus menyenangkan dan mengembirakan.

“Maka buatlah Pilkada ini mengembirakan, perbedaan pilihan jangan sampai memecah kekeluargaan,” pesannya.

Kedua, terkait netralitas ASN. Seorang ASN harus netral, dengan pengecualian boleh tidak netral selama berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena seorang ASN juga memiliki hak untuk memilih.

Menurutnya, netralitas ASN penting. Sumarsono memberikan contoh di Kabupaten Bantaeng terancam diberhentikan karena hadir di tempat kampanye, dimana saat ini berproses di Polda Sulsel, karena dianggap memberikan dukungan.

Sumarsono yang juga merangkap sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) menyampaikan bahwa dirinya bertanggung jawab pada 171 daerah berpilkada di Indonesia, 1.750 kasus ASN melanggar. Dari sekian, ada 275 yang diberhentikan sebagai ASN karena melanggar netralitas. Sedangkan di Sulsel terdapat sekitar 56 teridentifikasi, 15 diproses polisi, yang dipecat belum ada. Baru berupa ancaman dan diberikan peringatan sudah banyak.

Dia juga meminta ASN tetap berpartisipasi memberikan suara, walaupun pada hari pencoblosan merupakan hari libur. Dia berharap partisipasi pemilih di atas 90 persen. (*)

Komentar

News Feed