oleh

Dorong Transparansi, Pemkab Sinjai Sosialisasi e-LHKPN

BONEPOS.COM, SINJAI – Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Melalui Aplikasi e-LHKPN yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (18/3/2018).

Ketua Panitia, Kepala BKPSDMA Sinjai, Haerani Dahlan dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada para wajib lapor tentang tata cara pelaporan LHKPN sehingga seluruh penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor dapat memenuhi kewajiban pelaporannya sesuai kewajibannya dengan tepat waktu.

BNNK BONE

“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua kali, 12 Maret lalu telah dilaksanakan pelatihan bagi operator dari OPD masing-masing dan hari ini merupakan sosialisasi dari KPK dengan diikuti anggota DPRD dan pejabat dari Perangkat Daerah dengan pemateri Andhika Widyarto dan Edi Setyar dari KPK,” tuturnya.

Plt.Bupati Sinjai, Andi Fajar Yanwar, SE dalam sambutannya ketika membuka acara menyampaikan bahwa acara ini sangat penting dan strategis bagi upaya kita bersama untuk secara terus menerus mewujudkan transparansi dan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah ini.

“Kegiatan ini, perlu kita dukung dan syukuri sebab kita mendapat kesempatan untuk langsung bertemu dengan Tim dari Deputi Pencegahan KPK RI khususnya dari Direktorat LHKPN yang akan memberikan penjelasan tentang Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai”,jelasnya.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi harus diawali dari kesiapan kita untuk jujur mengakui dan melaporkan harta yang kita miliki serta mengumumkannya.Pelaporan harta kekayaan telah menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara baik sebelum maupun setelah menduduki jabatan.

LHKPN saat ini sudah bisa kita laporkan dengan menggunakan aplikasi khusus yakni aplikasi e-LHKPN, dengan adanya aplikasi ini para penyelenggara negara dapat melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya lebih midah dan lebih cepat, serta hasil pemeriksaan KPK atas LHKPN yang dikirim dapat diketahui langsung melalui email para penyelenggara negara.

Sinjai pada tahun 2016 lalu merupakan kabupaten dengan tingkat kepatuhan tergolong baik di Sulsel dalam pelaporan LHKPN yakni mencapai diatas 95 % dan menjadi peringkat ke-2 di Sulawesi Selatan. (*)

Komentar

News Feed