oleh

Alokasi Dana Pembelian Pesawat N-219 Bertambah jadi Rp 80 Miliar

 Alokasi Dana Pembelian Pesawat N-219 Bertambah jadi Rp 80 Miliar

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Dirut PTDI Elfien Goentor kala meninjau hanggar pembuatan pesawat milik PTDI di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini. (Humas Pemprov Kaltara)

BONEPOS.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menegaskan, tahun ini akan melakukan rasionalisasi penganggaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Sejumlah alokasi anggaran akan dilakukan pemangkasan atau pengurangan. Sementara beberapa kegiatan, utamanya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat mendapat prioritas.

BNNK BONE

Irianto mengatakan, dari evaluasi anggaran oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka perlu dilakukan pembenahan secara progresif yang dilakukan setiap tahun. Salah satunya, terhadap pengelolaan anggaran daerah.

“Pembenahan akan terus dilakukan setiap tahun. Kita evaluasi, kalau ada yang tidak baik, kita perbaiki,” ujar Irianto saat memimpin rapat staf bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Badrun, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Senin 22 Januari 2018 kemarin.

Dalam rasionalisasi anggaran ini, ada beberapa pos anggaran yang dikurangi. Salah satunya terhadap standar perjalanan dinas. Sesuai hasil evaluasi, standar yang ditetapkan selama ini, biaya perjalanan dinas di lingkup Pemprov Kaltara terbilang lebih tinggi dari daerah lain di Indonesia. Termasuk dari DKI Jakarta yang notabene Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya lebih tinggi dari Kaltara.

“Kaltara yang usianya baru menginjak 5 tahun, standar perjalanan dinasnya terlalu tinggi. Makanya penyesuaian perlu dilakukan. Sehingga lebih wajar dan tidak lebih tinggi dari Jakarta. Meski masih lebih tinggi dari daerah lain,” urai Irianto.

Selain standar biaya perjalanan dinas yang disesuaikan atau dikurangi, honor-honor pegawai, juga lakukan efisiensi. ”Contohnya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Setelah dievaluasi ternyata anggota terlampau banyak. Ada 50-an orang. Dihitung-hitung biaya honornya sangat besar. Ini akan kita kurangi. Termasuk tim asistensi, juga akan dilakukan penyesuaian,” urainya.

Ditegaskan, anggaran hasil rasionalisasi ini, nantinya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pembenahan rumah tidak layak huni atau untuk melanjutkan program bantuan rehab rumah bagi warga miskin, santunan warga kurang mampu dan kegiatan lainnya.

“Termasuk juga untuk menambah anggaran pembelian pesawat N-219 (Nurtanio). Dari semula kita anggarkan Rp 40 miliar, nanti kita tambah menjadi Rp 80 miliar. Ini belum termasuk biaya-biaya lainnya,” kata Gubernur lagi.

Pembahasan rasionalisasi anggaran, lanjut Gubernur, telah usai dilakukan. Bahkan beberapa di antaranya sudah mulai berjalan. Salah satunya standar biaya perjalanan dinas yang sudah dikurangi sesuai dengan peraturan gubernur (Pergub).

Meski tidak menyebutkan angka pastinya, dari rasionalisasi ini, diperoleh anggaran yang lumayan besar yang dialihkan untuk kegiatan dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Masih soal anggaran, dalam rapat tersebut Gubernur juga meminta seluruh kepala OPD untuk untuk segera menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2018.

“Targetnya, setelah RKA tiap OPD tuntas, pada akhir Januari 2018 akan disampaikan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk dievaluasi,” kata Irianto.

“Ini juga (penyampaian DPA), untuk sebagai syarat pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang rencananya pada awal Maret nanti,” kuncinya.

Editor     : Jumardi Ramling

Banner AFP Promosi Doktor M Awaluddin

Komentar

News Feed