oleh

Gebrak Resmi Laporkan Pelaku Penyebar Berita Hoax Gubernur Kaltara

Gebrak Resmi Laporkan Pelaku Penyebar Berita Hoax Gubernur Kaltara
Ketua Gebrak Kaltara, Steven Singgih. (BONEPOS-IST)

BONEPOS.COM, TARAKAN – Gerakan Bela Rakyat (Gebrak) resmi melaporkan oknum yang diduga melakukan pencemaran nama baik Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) kepada Polres Tarakan, Rabu 24 Januari 2018.

Dugaan pencemaran nama baik Gubernur Kaltara sedikitnya melaporkan 15 media online dan oknum yang terlibat pembuat dan penyebarkan berita Hoax.

BNNK BONE

Dalam laporannya, Gebrak menyebutkan bahwa tuduhan surat deposito berjangka senilai Rp 5,104,801,293 atas nama jabatan Gubernur Provinsi Kaltara yang dianggap suap kepada Dr. H. Irianto Lambrie untuk memuluskan perizinan pertambangan dan perkebuhan ini tidaklah benar.

Ketua Gebrak Kaltara, Steven Singgih mengatakan, pihaknya mengambil tindakan dengan melaporkan beberapa media online yang dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar ke aparat kepolisian.

“Jadi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Rabu (17/1) oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kaltara melaporkan sebanyak 15 media online, yang kita laporkan dan ini juga atas inisiatif kami dan saya pribadi atas kepedulian saya pada Kaltara,” tegasnya.

Steven menambahkan, adanya pemberitaan pada berita dengan tudingan bahwa Gubernur Kaltara yang menerima deposito sebesar Rp 5 miliar untuk memuluskan izin pertambangan dan pertanian tersebut, ditegaskan dia bahwa, itu tidak benar alias hoax.

“Jadi jangan bikin fitnah, nanti bisa menghambat para investor untuk masuk ke Kaltara. Kan kalau memang demo itu harus ada izin terlebih dahulu,” terangnya.

Sementara itu, ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Tarakan, Andi solar mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasih dengan pengurus DPP IWO menanyakan apakah ada media online yang tergabung dalam IWO terlibat dalam berita Hoax ini.

Hasilnya, kata Ansor sapaan Andi Solar ternyata media itu tidak ada. Meski demikian, kalau ada nama media yang terlibat tetap akan di proses secara hukum karena telah melanggar kode etik jurnalistik sebagai media online.

Pelaku penyebar hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.

“Di dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Setelah laporan diproses oleh pihak kepolisian, baru kemudian polisi bisa melakukan penyelidikan,” tegas Andi Solar.

Penulis   : Ilham Iskandar
Editor     : Jumardi Ramling

Banner AFP Promosi Doktor M Awaluddin

Komentar

News Feed