oleh

Koreksi Gaji Tinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila! Resiko Fiskal, Derita Kami

Oleh:
Syahrir
Alumni Universitas Negeri Makassar

BONEPOS.COM, JAKARTA – Korelasi bergaji tinggi pejabat negara dengan sejumlah indikatornya, menjadi penyebab penderitaan struktural masyarakat. Sumbu penyebabnya terdapat pada nilai fantastic gaji sehingga membuka ruang efek dan kemudian merambah menjadi ketidakpantasan.

BNNK BONE

Realitas ketidaklayakan tersebut, dirangkum dalam kerangka ekonomi makro. Misalanya, dari mana dasar pendapatan negara untuk menggaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebanyak itu, dan berlangsung setiap bulan untuk sejumlah pejabat. Ketika tidak jelas sumber pendapatan negara, ujungnya, selaku bendahara negara, yakni, menteri ekonomi, dipkasa untuk mencari pinjaman.

Pada konsennya kemudian menjadikan pinjaman negara semakin membengkak, membesar dan di ruang prediksi kekhawatiran, akibat resiko utang, mampu menjadikan keuangan negara kolaps.

Penambahan beban keuangan negara, akibat terdapat banyak kebijakan penggunaan keuangan tidak proporsional. Pengaruhnya pun membuat defisit anggaran belanja APBN makin bertambah. Data kementerian keuangan tahun 2018, diungkapkan, defisit anggaran pembangunan mencapai angka 37,4 triliun rupiah. Solusinya, untuk menutup defisit tersebut, melalui utang.

Jika dihubungkan dengan menggaji para pejabat BPIP, dengan defisit anggaran belanja negara, resikonya, beban keuangan negara semakin besar.

Resiko itu kemudian menjadi beban bagi masyarakat diseluruh Indonesia. Faktornya, disaat pemerintah, memutuskan melakukan pinjaman, untuk menutup kekuarangan APBN, resikonya muncul pada beban pelunasan utang, dan cara paling efektif melunasi utang tersebut melalui pajak yang di bayarkan oleh rakyat.

Urgensi membayar pajak, hasil kerja keras dari rakyat. Tetesan keringat rakyat, mencangkul seharian di sawah, diterpa terik matahari, keringatnya jatuh membasuh, saban hari, hingga 3 bulan lamanya, tekun menanam bibit di ladang, hingga tanaman tumbuh dan kemudian di panen, hasilnya sebagaian untuk bayar pajak ke negara.

Demikian, para buruh pabrik, mereka bekerja di bawah tekanan, meninggalkan anak anak mereka dari subuh hari, dan sore hingga malam hari, baru kembali ke rumah. Sebulan penuh bekerja, dapat gaji, dan sebagian dari gajinya untuk bayar pajak. Potret yang sama juga terjadi para buruh pelabuhan, sopir truk, tukang becak, buruh gendong, pasar di Jawa, buruh tani. Semua rela di potong gajinya untuk bayar pajak, demi negara Indonesia tercinta.

Lazimnya, reseki halal dari rakyat untuk bayar pajak, mereka tidak tahu, uang hasil keringatnya itu, diperuntukkan untuk apa bagi negara. Dan ketika negara membuka ruang aplikasi penggunaan anggaran seperti menggaji pejabatnya sangat mahal, reaksinya, melemahkan posisi rakyat menikmati dari hasil pajak yang di bayarkan selama ini. Alasannya, keungan negara hanya dinikmati sebagaian kecil dari masyarakat Indonesia.

Dari asumsi tetsebut, semakin mempertinggi resiko fiskal. Belanja keuangan negara terus menguap, defisit makin membesar, dan masyarakat Indonesia kehilangan rasa keadilan dalam menikmati pembangunan.

Dalam krangka menghadirkan keadilan pengunaan keuangan negara bagi kemakmuran rakyat, layaknya, BPIP bergaji maksimal 25 juta rupiah. Selebihnya, anggaran yang sedianya digunakan menggaji BPIP berjumlah ratusan juta rupiah perbulan perorang itu, dialihkan untuk membangun pasilitas pendidikan seperti gedung sekolah SD hingga SMU dan sederajat. Lihatlah, di kampung, di ngarai, di lembah seluruh Indonesia, sejumlah gedung sekolah rusak, reok dan hampir rubuh. Ditempat itu pula anak anak negeri dididik.

Atau, jika tidak di alihkan untuk pembangunan pendidikan, dana yg sedianya di gaji bagi pejabat BPIP, layaknya di hapus, sehingga tidak menjadi beban keuangan negara.

Menarik hubungan kearah tersebut, terealitaskan fenomena, adalah Rumah Konstitusi, di bangun dan didirikan oleh Mahkamah Konstitusi di Puncak Bogor, dan gedung tersebut sangat mewah, berdiri di atas lahan puluhan hektar. Ironisnya, rumah rakyat di samping gedung mewah itu, reok, atapnya bocor dan jejeran masyarakat miskin hidup disekitarnya.

Sejumlah masyarakat hidup berdesakdesakan bersama keluargnya di rumah kontrakan yang sempit. Sementara, gedung mewah Mahkamah Konstitusi, di gunakan tak pernah sampai sebulan. Sebentar saja. Faktanya, jika tidak ada acara, atau kegiatan di gedung mewah tersebut, maka yang menikmati dan yang tidur nyenyak adalah kucing, dan sejenisnya.

Korelatifnya adalah, Mahkamah Konstitusi yang mendahulukan, mengedepankan kepentingan masyarakat, akan tetapi mereka sendiri yang melanggar konstitusi.

Selajutnya, meresonansi ingatan terhadap, para petinggi BPIP, awalnya, mereka berangkat dan tumbuh dari rasa idealisme. Mereka sebagian produk kampus, produk universitas, saat mereka berusia mahasiswa, muda, ia gencar, dan terdepan menyuarakan masalah, dan beban rakyat. Mereka kerap protes, kelapaan dan ketidakhadiran negara ditengah tengah masayarakat.

Dulu waktu masih berstatus mahasiswa, sebagian dari mereka mempertaruhkan nyawa, berdiri di barisan paling depan melawan tirani pemimpin. Namun, selang puluhan tahun kemudian idelaisme kerakyatan yang dulu diperjuangkan, kini telah “memudar.”

Dari potret tersebut, kembali membenarkan ungkapan para cendikiawan, “Bahwa setelah Socrates dihukum mati, maka tak pernah lagi ditemukan dimuka bumi, idealisme bisa mengalahkan matrealisme”.(*)

Komentar

News Feed