oleh

NCID: Pembatasan Alat Kampanye KPU, Turunkan Kualitas Demokrasi

-News-354 views

BONEPOS.COM, JAKARTA – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2018, baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi terasa kurang semarak.

Hal tersebut, disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman, Rabu (25/4/2018). Ia menilai, pembatasan pemasangan alat peraga kampanye oleh KPU yang berdasar pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat menurunkan kualitas demokrasi.

BNNK BONE

Pasalnya, lanjut Jajat, berdasarkan temuan dilapangan masih banyak warga yang notabene memiliki hak pilih tapi belum tahu figur calon kepala daerah yang akan dipilihnya.

“Jangankan mengetahui program strategis kandidat calon, kenal dengan figur saja rasanya bagi warga masih asing. Ini mesti dievaluasi bersama,” harapnya.

Lebih lanjut, Jajat meminta KPU RI mengevaluasi peraturan terkait pembatasan pemasangan alat peraga kampanye tersebut. “Normalnya gelaran pilkada serentak tersisa waktu dua bulan, tapi masih banyak warga belum tahu figur calon kepala daerah, ini sangat tidak wajar,” bebernya.

Aturan yang dimaksud mengenai alat peraga ada di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketentuan terkait ukuran alat peraga kampanye terdapat pada pasal 28, yang berbunyi:

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.

(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Sedangkan ketentuan terkait desain dan materi alat peraga ditentukan oleh KPU terdapat pada Pasal 29:

(1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (*)

Komentar

News Feed