oleh

Kebijakan THR untuk Pensiunan, Joko Widodo Dinilai Cenderung Politis

BONEPOS.COM – Kebijakan Presiden Joko Widodo kembali menuai kontroversi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam PP tersebut juga diatur tentang pemberian THR dan gaji-13 kepada pensiunan PNS.

BNNK BONE

“PP ini menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan seluruh PNS, prajurit TNI dan anggota Polri,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5).

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan tunjangan hari raya kepada pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dinilai memiliki kepentingan politik. Kebijakan ini bertolak belakang dengan program efisiensi pemerintah.

Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam mengungkapkan kebijakan THR untuk pensiunan PNS ini baru pertama kali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 ini.

Kebijakan ini tak lazim dan bertolak belakang dengan program efisiensi APBN yang tengah dilakukan pemerintah.

“Kebijakan THR untuk PNS maupun pensiunan ini kan dasarnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang diteken presiden, bukan undang-undang. Saya menilai ada unsur politisnya,” jelasnya.(*)

Komentar

News Feed