oleh

CBA Tegaskan Program Kemendagri Potensi Jadi Skandal e-KTP Selanjutnya

BONEPOS.COM, JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) menegaskan program di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang banyak memiliki masalah.

Hal tersebut, menyusul ditemukannya KTP yang tercecer dengan jumlah yang banyak di Simpang Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor adalah salah satu problem yang ada di Kemendagri.

BNNK BONE

“Selain KTP yang tercecer di Bogor, kami mencatat ada 5 proyek terkait KTP-el yang dijalankan Direktorat Jendral kependudukan dan pencatatan sipil di dua tahun (2017 dan 2018) yang berpotensi menjadi skandal KTP-el selanjutnya,” tegas Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman di Jakarta, Rabu (30/5).

Jajang menjelaskan bahwa 5 proyek tersebut, Kemendagri telah meyiapakan anggaran sebesar Rp299.095.142.409. Menurutnya uang ratusan miliar ini digunakan untuk 3 proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric KTP-el. Di mana dua proyek dijalankan tahun 2017 dan satu proyek dijalankan tahun 2018, untuk tiga proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp129.718.900.000.

“Ada juga dua proyek Pengadaan Blangko KTP-el yang dijalankan di tahun 2017 dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp158.643.900.000,” tambahnya.

Dalam hal ini, Jajang mengatakan bahwa CBA mencatat beberapa temuan didalam 5 proyek tersebut. Dimana yang pertama adanya dua proyek Pengadaan Blangko KTP-el selalu dimenangkan oleh perusahaan itu-itu saja. Perusahaan tersebut adalah PT Pura Barutama yang beralamat di Jl. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus. Walhasil PT Pura Barutama mendapatkan Rp158.643.900.000. dari Kemendagri.

“Selalu dimenangkannya PT Pura Barutama, menurut kami sangat janggal mengingat dalam proses lelang masih terdapat perusahaan lain yang menawarkan harga efisien,” ungkapnya.

Jajang mencontohkan PT. Trisakti Mustika Graphik yang menawarkan Pengadaan Blangko KTP-el. Harga yang diajukan lebih rencah Rp 2,7 miliar tapi tetap digugurkan.

Selain itu, lanjut Jajang, dalam proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric KTP-el Tahun 2017 juga ditemukan kasus yang sama. Di mana perusahaan yang dimenangkan Kemendagri yakni PT. Telekomunikasi Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp10.255.300.000.

“Ini jauh lebih mahal dibanding penawar terendah yakni perusahaan Cahaya Anugrah Firdaus yang menawarkan Rp 8,9 miliar saja,” tambahnya.

Oleh karena itu, CBA menemukan potensi kebocoran uang negara sebesar Rp 4,8 miliar didalam 5 proyek tersebut. Menurutnya hal ini sangat disayangkan, karena ternyata Kemendagri hingga kini belum juga beres dalam menjalankan proyek KTP-el.

“Untuk itu CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK, jangan cuma fokus dengan mega skandal KTP-el sebelumnya namun juga membuka penyelidikan dengan proyek KTP-el yang kami sebutkan,” tuturnya.

“Temuan ini juga menjadi catatan penting bagi KPK untuk terus mengawasi proyek KTP-el yang sedang dijalankan Kemendagri karena tidak menutup kemungkinan masih banyak penyimpangan yang dilakukan,” pungkasnya.

Komentar

News Feed