oleh

Begini Kata Politisi PKS Soal Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

BONEPOS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Dengan aturan tersebut, eks koruptor tak bisa menjadi calon anggota legislatif.

Pasal 7 ayat 1 huruf h PKPU itu berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Namun, tak lama aturan itu diteken, menuai pro kontra sejumlah pihak.

BNNK BONE

Anggota Komisi III DPR RI Soenmandjaja mengatakan seluruh PKPU wajib sesuai, selaras, dan mewujudkan pengamalan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945, serta nilai dan norma pada undang-undang yang berlaku.

“Sampai sejauh manakah KPU mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu peraturan yang bersifat mengatur? Tentu kita wajib memahaminya dari payung hukum yang diberikan kepadanya. Seluruh peraturan KPU yang diterbitkan sebagai kuasa undang-undang, maka derajatnya berada di bawah UU,” kata Soenmandjaja, Senin (02/7/2018).

Politisi PKS itu menambahkan, apabila KPU hendak menerbitkan suatu peraturan tentu akan menempuh kajian-kajian filosofis, sosilogis-politis, dan yuridis, kemudian menyelenggarakan desiminasi kepada para pemangku kepentingan dan khalayak masyarakat luas guna mendapat usul, saran, pandangan, dan masukan yang relevan dan konstruktif hingga terbentuknya suatu rancangan PKPU.

“PKPU setelah diundangkan maka menjadi ‘domain publik’. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang merasa hak konsitusional atau hak asasinya terlanggar atau terugikan serta mempunyai ‘legal standing’, maka yang bersangkutan dapat mengajukan judicial review atas PKPU kepada Mahkamah Agung,” jelasnya sebagaimana dilansir situs Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR-RI)

Soenmandjaja mengakui, akibat adanya PKPU yang melarang setiap mantan koruptor untuk dicalonkan dalam pemilu sudah cukup mengemuka dan marak. Hendaknya situasi dan kondisi seperti itu tidak perlu mengganggu konsentrasi kerja dan kinerja KPU.

“Berkenaan dengan akan adanya inisiatif usul Angket KPU, itu adalah proses politik sebagai hak konstitusional lembaga DPR untuk bertanya kepada pemerintah terkait dengan suatu kebijakan strategis yang berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Soenmandjaja.

Komentar

News Feed