oleh

BPI Sebut Jokowi Presiden Pertama yang Divonis Bersalah oleh Pengadilan Tinggi

BONEPOS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo divonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha menyebut Joko Widodo merupakan presiden pertama yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi.

BNNK BONE

“Apresasi tentu kita harus berikan kepada penegak hukum, ini jadi catatan penting bahwa Jokowi merupakan Presiden yang pertama di Indonesia yang nyata-nyata di vonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi,” tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Bonepos.com, Jumat (24/8/2018).

Panji menilai Joko Widodo masih belum mampu mengelola persoalan-persoalan kompleks Indonesia serta memberikan solusi terkait masalah karhutla di negeri ini.

“Karena fakta yang tak terhindarkan bukan persoalan tolak ukur menurunnya karhutla akan tetapi kenapa karhutla selalu terjadi tiap tahunnya di Indonesia?,” lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, NCID: Negara Diurus Orang Amatiran

Panji menambahkan, kasus karhutla tidak boleh dipandang remeh oleh pemerintah saat ini. Lantaran hal tersebut, lanjut Panji, menyangkut hajat hidup negara ini dimana tiap tahunnya terjadi penyusutan luas hutan.

Sebelumnya, Joko Widodo telah membuat Perpres dengan membentuk Badan Restorasi Gambut untuk melakukan pencegahan dan pemulihan atas karhutla. Akan tetapi, melihat vonis Pengadilan Tinggi yaitu Joko Widodo diperintahkan untuk membuat peraturan pelaksana atas UU Kehutanan.

“Badan Restorasi Gambut tidak efektif bekerja dan sebaiknya Jokowi melaksanakan keputusan hakim jika Ia menghormati hukum”, tandas Panji.

Baca juga: Sejumlah Menteri Nyaleg dan Jadi Timses, BPI Pertanyakan Integritas Jokowi

Lebih jauh, Panji menilai publik kecewa terhadap kinerja Joko Widodo sebagai Presiden RI yang semestinya menjalankan putusan pengadilan tinggi. Tapi malah mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

“Padahal jika dicermati putusan hakim Pengadilan Tinggi tersebut memberi masukan berharga agar pemerintah mampu mengevaluasi kinerja yang dinilai lamban dan gagal mengatasi karhutla tiap tahunnya, khususnya adalah tindakan tegas atas pembakaran dari hasil konsesi dengan perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar menjadi otak dibalik karhutla,” tutup Panji.(*)

Komentar

News Feed