oleh

BPI Sebut Jokowi Anti Kritik Jika Labeli Semua Gerakan Anti Rezim Radikal

-News-182 views

BONEPOS.COM, JAKARTA – Gelombang anti rezim semakin meluas seiring ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, pihak istana dinilai kurang siap menerima kritikan berbagai elemen bangsa saat ini.

Hal tersebut, disampaikan oleh Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, Selasa (18/9/2018).

BNNK BONE

Menurut Panji, indikasi ketiksiapan istana menerima kritik dapat dilihat dari ketidakmampuan mengontrol berbagai tindakan persekusi terhadap sejumlah aktivis #2019GantiPresiden.

“Sejumlah wacana berkembang pendukung Jokowi menuding aksi gerakan anti rezim disebut radikal. Tudingan itu, hanya membuat blunder kubu Jokowi,” ungkap Panji dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai, cap radikalisme terhadap sejumlahn elemen yang kritik pemerintah terlalu rapuh dan mudah dipatahkan. Radikalisme lanjut Panji, dimaknai gerakan teror. Sementara faktanya saat ini, justru kelompok aktivis #2019GantiPresiden yang selalu mendapatkan teror politik seperti pembubaran acara aksi, persekusi dan pembatalan forum-forum diskusi.

Panji menambahkan, pemahaman makna radikalisme terlalu di generalisir dan justru menyesatkan publik dalam hal informasi.

Betapa tidak, lanjut Panji, radikal diartikan sebagai tindakan teroris sebagai ancaman negara. Disisi lain radikal ini pun diartikan sebagai gerakan kelompok massa yang ingin merubah dasar Pancasila menjadi sistem khilafah.

“Padahal secara fakta organisasi terlarang tersebut sudah dibubarkan dengan perppu ormas. Maka publik bertanya kepada rezim saat ini radikalisme yang dimaksud rezim itu seperti apa, apakah yang ingin memilih capres selain Jokowi adalah radikal anti Pancasila?,” tanya Panji.

Jika demikian, penyeragaman narasi pemerintah haruslah menjadi pikiran publik menyebut aktivis anti rezim adalah kelompok anti Pancasila adalah cara-cara orba untuk membungkam lawan politiknya.

Dapat diartikan pemahaman tersebut adalah pemahaman yang mengkhianati sistem demokrasi yang disebabkan oleh upaya penyeragaman narasi kekuasaan menjadi narasi publik. Serta menjadikan Pancasila manjadi alat untuk menakut-nakuti dan mendegradasi hak dasar warga negara.

“Jokowi baik sebagai Presiden maupun capres perlu memahami hal-hal mendasar tersebut, jangan sampai melakukan pembiaran karena konsep rekonsiliasi Jokowi dengan menggandeng Maruf Amin sebagai wapres justru kontraproduktif dengan fakta yang ada,” tegasnya.

“Jika semua rakyat yang menyampaikan kritik selalu dicurigai dan didzalimi dengan cap radikal. Jangan salahkan jika nantinya, rakyat menyebut rezim ini otoriter. Jokowi harus memberi teladan dan penjelasan pada timnya agar tidak melampaui batas-batas kewajaran dengan cenderung menggunakan kekerasan menanggapi perbedaan,” tutupnya.

Komentar

News Feed