oleh

OPINI : “Sisi Gelap” Korupsi Pilkada dan Solusinya

-Opini-177 views

Ismail Aris (Praktisi Hukum/Advokat)

Darurat Korupsi Pilkada Serentak

BNNK BONE

BONEPOS.COM –  tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah 33 kepala daerah yang terjerat korupsi. Selama KPK terbentuk, terdapat 351 kepala daerah yang tertangkap belum lagi anak dan istrinya. Berbeda dengan data kemendagri, bahwa sejak Tahun 2004–2017, 313 Kepala Daerah yang terjerat dengan tindak pidana korupsi.

Sedangkan pada tahun 2018 yang bertepatan dengan kontestasi pemilihan calon kepala daerah, beberapa kepala daerah terjerat dengan kasus korupsi, sebagai berikut : (1) Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun, senilai Rp 2,8 miliar; (2) Calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Marianu Sae.

Diduga menerima suap 4.1 milyar; (3) Cabup Subang Imas Aryumningsih. Imas, diduga menerima suap untuk ongkos politiknya maju di periode ke dua sebagai Bupati Subang di Pilkada 2018. Diduga menerima suap terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang.

Suap sebesar Rp 1,5 miliar; (4) Cabup Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Menjadi tersangka diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta.

Fenomena korupsi pilkada, bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2016 Atty Suharti juga ditangkap KPK pada 2 Desember 2016. Saat itu Atty tengah bersiap untuk maju di Pilwalkot Cimahi berpasagan dengan Achmad Zulkarnain. Realitas tersebut, merupakan catatan betapa mandeknya penegakan hukum bagi rezim pemerintahan Jokowi.

Bahkan, IPK Indonesia menjadi stagnan dalam rezim pemerintahan Jokowi, berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Transparency International, Indonesia menempati peringkat 96 (dari 180 negara di dunia) pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37, masih sama seperti skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya. Hal inilah menjadi fuminasi dan pekerjaan rumah rezim pemerintahan Jokowi- JK.

Sisi Gelap Pilkada dan Pseudo Demokrasi

Perhelatan pesta demokrasi yang bernama pilkada serentak tahun 2018 merupakan gelombang ketiga yang diseleggarakan di 17 provinsi dan 115 kabupaten dan 39 kota. Jika berdasarkan pengalaman pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, berdasarkan Laporan penelitian Penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 Oleh mahkamah konstitiusi sebagaimana yang dirilis oleh Konstitusi Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dari dalil 53 permohonan perselisihan hasil pilkada yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi pada pemilihan serentak di tahun 2017, dalil problematika politik uang merupakan urutan ke ketiga bersamaan dengan pengurangan suara.

Secara teoritis, realitas tersebut nampaknya memiliki relasi dengan pandangan teori pertukaran sosial yang dielaborasi oleh Peter M. Blau dan George Pascar Homans (Ritzer 2009), yang memandang pertukaran sosial sebagai individu memberi apa dan mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak.

Sinyalemen teori Homans tersebut, mengindikasikan bahwa pemilih dalam perhelatan pemilihan kepala daerah yang digelar pada Juni yang akan datang, sangat rentang terhadap perilaku money politic sebagai konsekuensi pilihan rasional teori barter sosial. Begitu juga dengan pendapat Jacobson (1998) yang menyatakan bahwa uang sangat urgen digunakan untuk kampanye.

Argumentasi tersebut, mengindikassikan “adanya lorong gelap” perhelatan pilkada yang ending-nya pseudo demokrasi. A fortiori, berdasarkan Laporan Tahunan Kinerja Bawaslu Tahun 2017, dugaan suap politik/politik merupakan yang banyak terjadi selama masa kampanye, terdapat sebanyak 330 dugaan yang tersebar hamper di setiap provinsi.

Suap politik/politik uang yang dimaksud adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan yaitu larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Paling banyak terjadi suap politik/politik uang di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak 39 dugaan.

Kemudian Provinsi Jawa Tengah sebanyak 33 dugaan, Provinsi Maluku Utara sebanyak 24 dugaan dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 23 dugaan. Sedangkan pada tahapan pemungutan suara, Suap politik pada tahapan ini pada umumnya terjadi pada pagi hari, saat hari pemungutan suara atau di kalangan umum sering disebut “serangan fajar”. Dari sebanyak 63 dugaan yang muncul, paling banyak terjadi di Provinsi NAD sebanyak 21 dugaan dan Provinsi Papua sebanyak 15 dugaan.

Dengan demikian, fakta diatas telah menunjukkan bahwa perhelatan demokrasi yang bernama pemilihan kepala daerah secara serentak masih menggurita perilaku money politik yang merupakan persoalan klasik yang membajak demokrasi pada setiap pesta demokrasi ditingkat local dan sekaligus membuktikan bahwa, rezim pemilian kepala daerah dalam keadaan darurat money politik yang berimplikasi pemilihan kepala daerah yang by design (rekayasa) atau pseudo democracy (demokrasi semu).

Solusi melalui Perpu atau Revisi UU Pemilihan Sebagai Ius Constituendum

Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah calon kepala daerah, tidak hanya membuat risak berbagai pihak. Tapi, juga merisak partai politik dan pemerintah.

Indikatornya, adanya indikasi intervensi terhadap KPK untuk menunda menetapkan tersangka terhadap calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dengan berbagai argumentasi yang irrasional dan misaferensi.

Selain itu, pasca KPK melakukan OTT juga menjadi enigma dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah juni 2018 mendatang. Enima tersebut tidak terlepas dengan problem kekosongan hukum pada umbrella act penyelenggaraan pilkada terkait kepala daerah yang telah terjerat tindak pidana korupsi.

Solusi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi subtansial yang bersih dari predator demokrasi dan urgensi penegakan hukum demokrasi konstitusional. Solusinya adalah Presiden memiliki kewenangan Konstitusional berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya jika dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Dengan kewenangan konstitusional tersebut, Presiden seharusnya merospon darurat korupsi pada peneyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai feedback terhadap agenda yang mendesak dalam mewujudkan demokrasi subtansial dan agenda penegakan hukum. A fortiori, tiga tahun masa jabatan presiden Jokowi telah terdapat 33 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Seharusnya presiden, menerbitkan PERPU atau Pemerintah mengajukan RUU perubahan UU No. 10 Tahun 2016 yang harus memuat sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang korupsi dan koalisi Partai Pasangan calon yang mengusulkan kepala daerah yang korupsi tersebut, juga tidak dapat mengusulkan kepala daerah pada kontestasi pilkada serentak pada tahap berikutnya.

Hal tersebut memberikan efek jerah dan sekaligus sebagai warning bagi partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah dan juga bagi calon kepala daerah jalur perseorangan pada kontestasi di pilkada serentak di tahun 2020 mendatang. Hal itu, untuk mewujudkan kepala daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, sebagai wujud penegakan hukum dan penegakan demokrasi. Jika tidak demikian, maka terjadi defoliasi demokrasi dan delikuensi demokrasi.

Komentar

News Feed