oleh

Penertiban APK di Soppeng, KPU-Panwaslu Saling Lempar Tanggung Jawab

BONEPOS.COM, SOPPENG – Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng masih terpajang rapi alias belum ditertibkan.

Menanggapi hal itu, komisioner KPU Soppeng Divisi SDM dan Parmas Marwis yang dikonfrimasi Bonepos.com, Jumat 16 ebruari 2018 mengklaim bahwa hal itu kewenangan Panwaslu dengan berkordinasi pemerintah kabupaten.

BNNK BONE

Mawardi menjelaskan, penertiban APK diatur dalam PKPU Nomor 4 tahun 2017, sesuai dengan pasal 70 bahwa, sekarang ini yang masih ada gambar paslon. Maka menurut ketentuan menjadi wilayah panwas berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini Satpol PP untuk menurunkannya.

“Wilayah KPU hanya meneruskan temuan yang bersifat pelanggaran administrasi termsuk jika ada APK diluar ketentuan, maka KPU menyampaikan ke tim kampanye paslon untuk menertibkan, dan panwslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkannya sesuai pasal 76 PKPU Nomor 4 tahun 2017,” ungkap Marwis.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Panwaslu Kabupaten Soppeng Winardi mengatakan, terkait hal itu pihaknya hanya sebatas mengawasi, karena yang akan mengeksekusi atau melakukan penertiban itu pemerintah dalam hal ini Pol PP.

“Nanti Pol PP yang eksekusi atas koordinasi dengan KPU. Selain itu yang berhak membuka APKnya adalah Tim paslon dan partai pengusung itu berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2017,” ungkap Winardi, Kamis kemarin.

Penulis : Nur Alam Abra

Komentar

News Feed