oleh

Begini Cara Panwaslu Soppeng Sosialisasikan Bahaya Politik Uang

BONEPOS.COM, SOPPENG – Untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) terutama pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Soppeng memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat.

Salah satunya intes dilakukan yakni, memasang satu Spanduk per Desa/kelurahan yang mensosialisasikan, terkait dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, tentang bahayanya Politik Uang.

BNNK BONE

Ketua Panwaslu Kabupaten Soppeng Winardi saat di konfirmasi Bonepos.com, Selasa 29 Mei 2018, berharap dengan disebarnya spanduk tentang bahaya Politik uang bisa memberikan Pemahaman kepada Masyarakat terkait dampak hukum apabila memberi dan menerima (money Politic).

“Apa bila ditemukan hal itu maka bisa dijerat dengan UU Nomor 10 tahun 2016 yang ancaman hukumannya paling rendah tiga tahun dan denda 200 juta dan Paling lama 72 bulan dan denda 1 Milyar,” jelasnya.

Winardi menyebutkan, sebagian pelanggaran yang terjadi akibat terbatasnya pemahaman masyarakat. Tetapi ketika banyak sosialisasi, masyarakat akan tahu dan sadar sehingga pelanggaran bisa berkurang.

“Sebanyak 70 Spanduk Sosialisasi tentang bahaya Politik Uang dan Potisasi Sarah untuk disebarkan di 70 Desa Kelurahan yang ada di kabupaten Soppeng di delapan Kecamatan,bukan cuma spanduk saja,kami juga akan buat brosur untuk di bagikan di masjid dengan dikerja sama panitia masjid tetsebut,” ungkap Winardi.

(Nur Alam Abra)

Komentar

News Feed