oleh

Korupsi PLTU Riau, BPI Nilai Infrastruktur Rezim Jokowi Rawan KKN

BONEPOS.COM, JAKARTA – Korupsi mega proyek PLTU Riau I dengan total anggaran mencapai Rp. 12,4 T yang ditangani oleh KPK melibatkan tersangka anggota DPR RI Fraksi Golkar Eni Saragih, Menteri Sosial era Jokowi Idrus Marham dan konglomerat Johannes B. Kotjo sebagai pemenang tender dari anak perusahaan PLN mendapat sorotan publik.

Hal tersebut, dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha.

BNNK BONE

Pasalnya, hal tersebut membuktikan jika pembangunan infrastuktur di era Jokowi rawan praktik korupsi.

“KPPU pada tahun lalu telah mengingatkan pemerintah adanya dugaan praktik KKN dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah bekerja sama dengan KPK dan laporan dari masyarakat, seharusnya indikasi persoalan tersebut dapat menjadi rujukan Jokowi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan seperti yang digadang-gadang. Karena ini adalah salah satu fakta jika proyek pemerintah era Jokowi tidaklah transparan dan bersih dari praktik KKN”, tutur Panji dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (3/9/2018) kemarin

Panji menambahkan, dengan terungkapnya kasus mega korupsi ini menjelaskan ke publik bahwa tidak adanya sistem pengawasan yang ketat dari pemerintah soal tender.

Hingga akhirnya adanya pemburu rente bagi-bagi fee proyek sebesar 2,5% yang menjadi objek korupsi KPK. Diketahui proses tender proyek tersebut dilakukan penunjukan langsung dengan nilai yang besar, semestinya BUMN dalam kasus ini melakukan lelang tender sebagai wujud dari transparansi publik.

Menurut, Panji, hal ini mejadi tugas berat yang perlu diungkap oleh KPK dan menelusuri proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya di era Jokowi agar tidak ada kasus korupsi yang serupa.

“Kasus PLTU Riau ini jelas mencoreng Jokowi dan menggagalkan janji Jokowi soal rezim bersih dari KKN dan transparan, karena yang terlibat bukan hanya dari koalisi partai pendukung pemerintah bahkan Idrus Marham menjadi menteri pertama era Jokowi yang menjadi tersangka korupsi. Maka jelas korupsi di era ini menjadi salah satu titik lemah pemerintah Jokowi sebagaimana soal ekonomi”, tutup Panji

Komentar

News Feed