oleh

Sayembara Pelaporan Kasus, BPI: Jokowi Tidak Percaya Aparat Penegak Hukum

BONEPOS.COM, JAKARTA – Kebijakan pemerintah berupa sayembara pelaporan korupsi menuai kritik dan sorotan tajam publik.

Hal tersebut, dikemukakan Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, Jumat (12/10/2018).

BNNK BONE

Menurut Panji, kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 itu sebagai pengganti dari PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinilai tidak perlu.

“Kita sudah ada lembaga khusus pemberantasan korupsi yang secara spesifik menangani berbagai praktik Korupsi. Kalau serius, ya lembaga (KPK, red) itu yang dikuatkan,” kata Panji.

Panji melanjutkan, kebijakan ini hanya akan mengundang stigma bahwa Presiden, Joko Widodo sudah tidak percaya terhadap lembaga pemberantasan korupsi yang ada sekarang.

“Bukan hanya kurang efektif kebijakan tersebut terkesan pemborosan anggaran disaat negara dilanda instabilitas ekonomi, namun yang perlu digaris bawahi adalah sayembara ini mencerminkan pemerintah era Jokowi tidak mampu memberantas korupsi secara kompherensif,” tutup Panji.(ran)

Komentar

News Feed