oleh

Soal Program Kesehatan Gratis, BPJS: Sudah Ada Lampu Hijau

-Sinjai-458 views
Soal Program Kesehatan Gratis, BPJS: Sudah Ada Lampu Hijau
Ilustrasi.int

BONEPOS.COM, SINJAI – Meski berpolemik, namun niat baik Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Bupati Sinjai H Sabirin Yahya untuk menggratiskan layanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Panrita Kitta terus diperjuangkan.

Sebagaimana, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kepada Bupati/Walikota melalui Inpres No.8 Tahun 2017 tertanggal 23/11/17 tentang optimalisasi program JKS.

BNNK BONE

Sebagai bupati yang berlatar belakang birokrat tentu ini merupakan perintah yang harus ditindak lanjuti sehingga program mengabdi dibidang kesehatan yang salah satunya menggratiskan kesehatan dengan menggunakan kartu BPJS/KIS termasuk orang mampu atau seluruh masyarakat Sinjai, dapat kembali dilakukan.

Kabag Humas Pemkab Sinjai, Muh Sabir Syur saat dikonfirmasi Bonepos.com mengatakan, andaikan tahun 2016-2017 tidak ada aturan yang melarang semua masyarakat bisa dibiayai kesehatannya, maka Bupati Sinjai H.Sabirin Yahya selaku Pemerintah Daerah akan tetap menggratiskan biaya kesehatan seluruh masyarakat Sinjai seperti tahun 2014-2015 dengan hanya memperlihatkan KK/KTP sebagai masyarakat Sinjai.
[CUT]
Menurutnya, sesuai Visi Misi Pemkab Sinjai yaitu Terwujudnya Sinjai Yang Sejahtera Unggul Dalam Kualitas Hidup Terdepan Dalam Pelayanan Publik, artinya kata Sabir bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Panca Abdi diantaranya mengabdi pada masyarakat di bidang kesehatan.

“Rencana kesehatan gratis ini akan diberlakukan kembali melalui BPJS ketika ada sinyal regulasi diperbolehkannya mendaftarkan seluruh masyarakat maka dengan segera Bupati Sinjai H.Sabirin Yahya Mencanangkan Program Kesehatan Gratis melalui BPJS tersebut dan Alhamdulillah itu terjawab melalui Inpres No. 8 Tahun 2017 tertanggal 23 November 2017 yang akan diberlakukan mulai Februari 2018,” katanya.

Sabir mengungkapkan, ini semua adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat yang harus didukung oleh semua pihak apalagi merupakan Instruksi Presiden RI Jokowi.

“Ini adalah perintah sehingga sebagai birokrat Bupati Sinjai selaku Pemerintah Daerah harus melaksanakan perintah itu,” tuturnya.
[CUT]
Pada Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017, Sebut Sabir poin Ketiga ayat 2 berbunyi: memastikan gubernur, bupati dan walikota mengalokasikan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, pada ayat 3 berbunyi: memastikan gubernur, bupati dan walikota mendaftarkan seluruh penduduknya dalam program JKN dst.

“Agar Kesehatan Gratis ini dapat berjalan dengan baik dan maka Pemda meminta persetujuan DPRD melalui rapat paripurna, meskipun sedikit alot tapi karena tujuan untuk kesejahteraan masyarakat maka ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD Sinjai dengan berkonsultasi ke pemerintah propinsi,” ungkap Sabir.

Terpisah, Kepala BPJS Kabupaten Sinjai, Muh.Jabbar yang dihubungi membenarkan jika pihak pemerintah daerah kabupaten Sinjai akan membuat MoU dengan pihak BPJS Sinjai yang saat ini masih menunggu persetujuan dari pihak DPRD Sinjai melalui rapat paripurna.

“Betul pak, kami dari pihak BPJS selalu siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah, dan setahu kami bahwa program ini sudah mendapat lampu hijau dari Provinsi. Dan saat ini hanya menunggu persetujuan hasil rapat paripurna DPRD sinjai,” ungkap Jabbar.

Penulis   : Suparman Warium
Editor     : Risal Saleem

Banner AFP Promosi Doktor M Awaluddin

Komentar

News Feed