oleh

Wagub Kaltara Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Wagub Kaltara Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD
Wagub Kaltara H Udin Hianggio bersama Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon dan para wakil ketua DPRD Kaltara usai rapat paripurna tanggapan Pemprov Kaltara, kemarin (24/1). (Humas Provinsi Kaltara)

BONEPOS.COM, TANJUNG SELOR – Setelah sebelumnya mendengar Pandangan Umum dari 7 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie membacakan tanggapan atau jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara

Atas pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kaltara atas 7 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui rapat paripurna di DPRD Provinsi Kaltara, Rabu 24 Januari 2018

BNNK BONE

Dalam jawaban tertulisnya, Wagub menyatakan Pemprov Kaltara menyambut baik pandangan umum DPRD yang telah disampaikan melalui fraksi-fraksi.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah memberikan apresiasi yang tinggi dan telah bersedia membahas Ranperda ini,” ujar H Udin.

Dijelaskan, pada intinya semua fraksi menerima 7 Raperda yang telah diajukan dan tentunya disertai dengan catatan-catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

“Adapun ke-7 Ranperda tersebut antara lain, Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; Ranperda tentang Sumbangan Pihak ketiga pada daerah; Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037; Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037; dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimanan Utara Nomor 2 tahun 2016, tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016,” sebutnya.

H Udin juga menjelaskan, garis besar untuk tanggapan atau jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltara tersebut. “Untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah disesuaikan dengan kondisi Kaltara tentu saja dengan memperhatikan aturan yang dibuat,” jelasnya.

“Ranperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Sumbangan pihak ketiga pada daerah dan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing juga dibuat sebenarnya merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan aslin daerah,” tambah H Udin.

Begitu pula untuk Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kaltara 2017-2037, merupakan upaya percepatan dalam pengaturan zonasi yang akan berdampak pada ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara sendiri.

Diakhir penjelasannya, Wagub menyebutkan, Raperda Perubahan Atas Perda Provinsi Kalimanan Utara Nomor 2 tahun 2016 telah disesuaikan dengan visi dan misi kepala Daerah terpilih sehingga nanti dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang tepat. (humas/jr)

Editor     : Jumardi Ramling

Banner AFP Promosi Doktor M Awaluddin

Komentar

News Feed