oleh

Kuasa Hukum Tegaskan Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar Sah Secara Hukum

BONEPOS.COM, MAKASSAR – Salah satu pengacara senior, Muhammad Amin didaulat sebagai kuasa hukum deklarasi #2019GantiPresiden di Monumen Mandala Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bersama ketua penyelenggara deklarasi, Ustaz Mukhtar dg Lau. Ia menemui Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, AKBP Duhri Akbar, Jumat 10 Agustus 2018 sore tadi.

BNNK BONE

Muhammad Amin menjelaskan berkas pemberitahuan ke kepolisian sudah ditembuskan dan dilengkapi oleh pihak penyelenggara acara.

Berkas yang dimaksud, diantaranya surat pemberitahuan yang telah disetujui pihak RS Pelamonia, surat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, dan bukti persetujuan peminjaman tempat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, serta proposal kegiatan dari panitia.

“Padahal berdasarkan isi dari Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa, penyelenggara hanya sekadar menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian. Jadi acara yang dimaksud sah di mata hukum,” ujar Muhammad Amin.

Ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan, Ustad Mukhtar Daeng Lau, selaku penanggungjawab kegiatan, bersama dengan rombongan, telah menyerahkan semua kelengkapan berkas pemberitahuan sebagaimana yang sebelumnya diminta oleh pihak Intelkam.

Ia juga memastikan, sejumlah tamu nasional bakal ramaikan acara deklarasi ini (12/8/2018) mendatang.

Diantaranya, lanjut Mukhtar, deklarator nasional #2019GantiPresiden, Neno Warisman dan undangan lainnya.

Adapun peserta lainnya yang diundang dan dilibatkan, rata-rata dari dalam Kota Makassar.

“Kami sama sekali tidak melakukan mobilisasi massa dari luar Kota Makassar. Kalau ada yang datang, itu inisiatif mereka sendiri,” terang Ustad Mukhtar.

Sebelum ke Polrestabes, Ustad Mukhtar dan anggota panitia lainnya, menemui Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, dan memberitahukan perihal rencana penyelenggaraan Deklarasi 2019 Ganti Presiden.

Ahmad Rusli

Komentar

News Feed